Evaluasi Tata Kelola Keuangan Publik di Kendari: Potensi dan Tantangan

Evaluasi tata kelola keuangan publik di Kota Kendari menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Potensi dan tantangan yang dihadapi dalam proses evaluasi tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah.

Menurut Prof. Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), “Evaluasi tata kelola keuangan publik merupakan langkah penting dalam memastikan penggunaan anggaran secara efisien dan efektif. Kota Kendari perlu melakukan evaluasi secara berkala guna mengevaluasi kinerja keuangan publik dan mengidentifikasi potensi perbaikan yang perlu dilakukan.”

Dalam konteks Kota Kendari, potensi dalam tata kelola keuangan publik dapat dilihat dari peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai sumber pendapatan yang ada. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain adalah pengelolaan utang daerah yang cenderung meningkat dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Menurut Dr. Muhammad Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Evaluasi tata kelola keuangan publik di Kota Kendari dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.”

Dalam upaya meningkatkan evaluasi tata kelola keuangan publik di Kota Kendari, pemerintah daerah perlu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan masyarakat sebagai pengawas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan evaluasi tata kelola keuangan publik dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan.

Dengan demikian, evaluasi tata kelola keuangan publik di Kota Kendari memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak bisa diabaikan. Penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan pengelolaan keuangan publik yang lebih baik dan transparan.