Peran Pemeriksaan dalam Meningkatkan Transparansi APBD Kota Kendari

Salah satu hal penting dalam menjaga transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah peran pemeriksaan. Di Kota Kendari, peran pemeriksaan dalam meningkatkan transparansi APBD semakin diakui pentingnya oleh pihak terkait. Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kendari, Agus Mulyadi, pemeriksaan merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk memastikan penggunaan APBD Kota Kendari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agus Mulyadi juga menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya dilakukan setelah penggunaan APBD selesai, tetapi juga harus dilakukan secara terus-menerus. “Pemeriksaan yang dilakukan secara berkala akan membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penyelewengan dalam penggunaan APBD Kota Kendari,” ujarnya.

Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salam, juga menambahkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD. “Dengan adanya pemeriksaan yang transparan, masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana APBD Kota Kendari digunakan dan apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Roy Salam.

Pemeriksaan juga menjadi penting dalam mengawasi penggunaan APBD agar tidak terjadi penyalahgunaan dana publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, yang menyatakan bahwa pemeriksaan merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan APBD. “Pemeriksaan yang dilakukan secara ketat dan terbuka akan membuat para pelaku korupsi berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan melanggar hukum,” tutur Alexander Marwata.

Dengan demikian, peran pemeriksaan dalam meningkatkan transparansi APBD Kota Kendari tidak bisa dianggap remeh. Pihak terkait di Kota Kendari perlu terus mendorong dan mendukung upaya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel guna memastikan pengelolaan APBD berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua ini demi terciptanya tata kelola keuangan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan transparan.