Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan Dana Desa Kendari: Menjunjung Prinsip Demokrasi Lokal
Dalam upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaporan dana desa Kendari, prinsip demokrasi lokal harus dijunjung tinggi. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Menurut Pakar Tata Kelola Pemerintahan, Dr. Ahmad Rofiq, “Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tidak hanya merupakan hak konstitusional, tetapi juga merupakan kunci keberhasilan program pembangunan di tingkat lokal. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, maka pengambilan keputusan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.”
Partisipasi masyarakat dalam pelaporan dana desa Kendari juga merupakan bentuk implementasi dari prinsip demokrasi lokal. Demokrasi lokal menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah di tingkat lokal. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran yang lebih aktif dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan dana desa.
Pemerintah Kota Kendari sendiri telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan dana desa. Dengan menyelenggarakan pertemuan rutin antara pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat setempat, diharapkan informasi mengenai penggunaan dana desa dapat lebih terbuka dan transparan.
Menurut Bapak Sudirman, seorang tokoh masyarakat di Kendari, “Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kita dapat memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
Dengan menjunjung prinsip demokrasi lokal dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaporan dana desa Kendari, diharapkan program pembangunan di tingkat lokal dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi tuntutan konstitusi, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah mereka sendiri.